Karya Mawapres 2013

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

Dibuat Dalam Rangka Seleksis Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas

Di Susun

Oleh

VEBRIYANTO ALBAKIR

911 411 164

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2013

LEMBAR PENGESAHAN

1.      Judul                               : Penanggulangan Kemiskinan di Kota Gorontalo

                                          Provinsi Gorontalo.

2.      Identitas                          :

a.       Nama Lengkap          : Vebriyanto Albakir

b.      Jenis Kelamin            : Laki-laki

c.       NIM                          : 911 411 164

d.      Jurusan                      : Pendidikan Ekonomi

e.       Program Studi           : S1 Pendidikan Ekonomi

f.       Alamat Rumah          : Jln. M. Toyyib Gobel. Desa Tinelo Ayula. Tapa

g.      Telpon/email              : 085397915244/albakirvebriyanto@yahoo.co.id

                                 

                                                                              Gorontalo,     Maret 2013

Mengetahui                                

 

RINGKASAN

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita  perbuan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selama tahun 2006-2010, garis kemiskinan naik sebesar 20,62 persen, yaitu dari 160.975 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2006 menjadi 238.397 rupiah per bualan pada tahun 2010.

Pengantasan kemiskinan di kota Gorontalo diperlukan kajian yang sifatnya komprehensif, sehingga di dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan pengembangan model yang sudah ada atau yang sudah di lakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dalam pengembangan model pengentasan kemiskinan, tetapi juga yang penting adalah bagaimana memberdayakan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masyarakat untuk hidup dan berusaha secara produktif.

Menurut Kaloh (2007:246) program-program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, bukan saja pada proses perencanaan tetapi pada sasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing wilayah tersebut. Hal ini sangat menyempurnakan pendekatan yang selama ini telah dilaksanakan dengan menyeragamkan suatu program pembangunan disemua wilayah Indonesia tanpa menghiraukan kondisi-kondisi yang melingkupinya. Dengan adanya model keterpaduan program mengatasi kemiskinan yang lebih spesifik maka nilai tambah dari suatu program akan semakin besar.

Muhammad Hambali (2008) menyatakan ada 5 fokus program pemerintah yang harus di lakukan:

1.      Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

2.      Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

3.      Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

4.      Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.

5.      Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

SUMMARY

The size of the number of poor people is strongly influenced by the poverty line, as the population has an average per capita monthly expenditure below the poverty line were categorized as poor.

During the years 2006-2010, the poverty line rose by 20.62 percent, from 160,975 rupiah per capita per month in 2006 to 238,397 rupiah per hoax in 2010.
Poverty reduction in Gorontalo city required a comprehensive study nature, so that in solving the problem of poverty is necessary the development of models that already exist or that have been done by the government so that it can deliver better results. In developing the model of poverty reduction, but the important thing is how to empower the potential economic, social and cultural development of the community to live and try to be productive.

According Kaloh (2007:246) poverty reduction programs should be integrated, not only in the planning process but the goals that are tailored to the characteristics of each region. It is so perfected that approach had been implemented with a uniform developmental program in all parts of Indonesia regardless of the surrounding conditions. With the integration of the model programs that address poverty more specifically, the value added of the program will be even greater.

Muhammad Hambali (2008) states there are 5 focus of government programs that should be done:

1. Maintain stable prices.

2. Encouraging growth pro-poor.

3. Refine and expand the scope of community-based development programs.

4. Improve access of the poor to basic services.

5. Establish and perfect the system of social protection for the poor.

KATA PENGANTAR

Asalamu’alaikum Warromatullahi Wabarrokatuh

Selama tatasurya masih berputar pada porosnya, dan makhluk hidup (masnusia) masih melangkahkan kaki dibumi sebelum ditandai dengan gundukan tanah, maka tiada kata yang paling suci dan paling mulia selain ucapan syukur yang tak terhingga kepada penguasa Langit dan Bumi, Dialah Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang akan di perlombakan dalam Seleksi Mahasiswa Berprestasi tingkat Fakultas tahun 2013.

Solawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada sang revolusioner sejati, penegah kebenaran, penunjuk jalan yang lurus dan pemberi kedamaian. Dialah Murobbi besar kita, kekasih Allah SWT, Mohammad SAW. Yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua ke jalan yang baik dan benar.

Penulis ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan” Insya Allah makalah ini bisa menambah referensi pembaca terutama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo.

                                                                                Gorontalo     Maret 2013

                                                                                               Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................    .....i

DAFTAR ISI.................................................................................................. ii

BAB I

PENDAHULUAN...........................................................................................         1

1.1  Latar Belakang......................................................................................          1

1.2  Rumusan Masalah................................................................................. 2

1.3  Tujuan Penelitian.................................................................................. 2

1.4  Manfaat Penelitian................................................................................ 3

BAB II

KAJIAN TEORITIS..................................................................................     ....     4

2.1 Kemiskinan.......................................................................................... 4

2.2.Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan................................................... 5

2.3 Penanggulangan Kemiskinan..............................................................  8

2.4 Kajian Penelitian yang Relevan........................................................... 14

BAB III

METODE PENELITIAN............................................................................. 16

3.1 Pendekatan Penelitian..........................................................................16

3.2 Lokasi Penelitian................................................................................. 16

3.3 Jenis dan Sumber Data........................................................................ 16

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel...........................  17

3.5 Pengumpulan Data.............................................................................. 17

3.6 Analisis Data..................................................................................  17

DAFTAR PUSTAKA................................................................................     19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan sekarang ini menjadi sebuah tugas besar bagi pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya pemerintah Kota Gorontalo yang senantiasa menjunjung tinggi perekonomian masyarakat. Kemiskinan juga merupakan salah satu tolak ukur sosio ekonomi dalam menilai sebuah keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah.

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemberdayaan politik pada lapisan masyarakat miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terlelakan apabila pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena berbagai hal usaha kelompok ini terpendam dalam struktur politik. Oleh karena itu, agar dapat lari dari masalah kemiskinan maka pemberdayaan sosial politik sangat diperlukan sebab masyarakat miskin dapat mampu bersuara dalam struktur sosial politik tersebut. Semakin tinggi akses politik yang dimiliki oleh lapisan masyarakat miskin, maka semakin tinggi pula akses ekonomi yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat dirinya masalah kemiskinan yang dihadapi.

Pada tahun 2011, jumah Keuarga pra Sejahtera di kota Gorontao sebanyak 2.375 keluarga. Sementara itu jumah keluarga Sejahtera sebanyak 42.772 keuarga dengan komposisi terbanyak berada pada tingkat keluarga sejahtera II.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk yang memiiki rata-rata pengeuaran perkapita  perbuan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Seama tahun 2006-2010, garis kemiskinan naik sebesar 20,62 persen, yaitu dari 160.975 rupiah per kapita per buan pada tahun 2006 menjadi 238.397 rupiah per bualan pada tahun 2010.

Pengantasan kemiskinan di kota Gorontalo diperlukan kajian yang sifatnya komprehensif, sehingga di dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan pengembangan model yang sudah ada atau yang sudah di lakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dalam pengembangan model pengentasan kemiskinan, tetapi juga yang penting adalah bagaimana memberdayakan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masyarakat untuk hidup dan berusaha secara produktif.

Melihat kondisi diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Kota Gorontalo dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Kota Gorontalo ini.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan later belakan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

a.       Bagaimana Kondisi Kemiskinan di Kota Gorontalo?

b.      Faktor apa yang menyebabkan Kemiskinan di Kota Gorontalo?

c.       Bagaimana cara menanggulangi maslah kemiskinan di Kota Gorontalo?

1.3  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah:

a.       Mengetahui kondisi Kemiskinan di Kota Gorontalo.

b.      Mengetahui faktor penyebab kemiskinan di Kota Gorontalo.

c.       Mengetahui bagaimana cara menanggulangi Kemiskinan.

1.4  Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat mengetahui kondisi kemiskinan  di Kota Gorontalo dan dapat mencari solusi menanggulanginya. Diharapkan pembaca dapat membantu pemerintah agar kemiskinan di Gorontalo dapat segera teratasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya menglihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiyah yang sudah mapan. (id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan : diunduh 18 Maret 2013 : 08.35)

Menurut Supriatna (2000:196) Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya di tandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dab gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukan lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan formal yang rendah.

Definisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktutal dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009 : 43-46)

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu bentuk kemiskinan tidak hanya unidemensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabat (Lubis:2004).

Menurut Sumarsono (2002) Ada beberapa indikator tentang masyarakat miskin, yaitu :

a.       Kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

b.      Tingginya beban sosial ekonomi masyarakat.

c.       Rendahnya kualitas dan produktivitas SDM.

d.      Kemungkinan merosotnya generasi mendatang.

e.       Rendahnya partisipasi masyarakat.

f.       Menurunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemiskinan adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidak mampuannya untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan dirinya, mempersulit masyarakat secara luas dan dengan sendirinya menghambat pembangunan (Pasandaran : 1994)

Hendra (1987:43) mengatakan bahwa kemiskinan adalah adanya ketimpangan dalam pemilikan alat produksi. Bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.

2.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Jhingan (2004) Mengemukakan tiga ciri utama daerah berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian.

Marwadi (2004) menyebutkan ada enam kategori yang menyebabkan kemiskinan, antara lain:

1.      Ketidakberdayaan

Faktor ketidak berdayaan merupakan faktor di luar kendali masyarakat miskin, yang mencakup aspek ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat biaya/harga (baik barang konsumsi, sarana produksi, maupun harga jual produksi), kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan hutang, keamanan dan takdir/kodrat. Aspek takdir ini merupakan bentuk kepasrahan dari masyarakat miskin karena kondisi kemiskinan yang mereka alami sudah sedemikian rupa sehingga timbullah sikap apatis dan mereka menganggap bahwa hanya Mukjizat tuhan yang bisa mengubah keadaan.

2.      Kekurangan materi

Yang termasuk dalam kategori kekurangan materi adalah kepemilikan atau tidak memiliki berbagai macam aset, seperti rumah, tanah, modal kerja, warisan, serta rendahnya penghasilan karena upah atau hasil panen yang rendah. Faktor kekurangan materi merupakan faktor penyebab kemiskinan yang dominan selain faktor ketidakberdayaan.

3.      Keterkucilan

Faktor keterkucilan terkait dengan hambatan fisik dan nonfisik dalam mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan, antara lain lokasi yang terpencil, prasarana transportasi yang buruk, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi dan air bersih tidak ada/kurang memadai.

4.      Kelemahan fisik

Yang termasuk dalam faktor kelemahan fisik antara lain: kondisi kesehatan, kemampuan kerja, kurang makan dan gizi, dan masalah sanitasi. Pada umumnya kondisi kesehatan yang buruk dianggap lebih penting sebagai penyebab kemiskinan dibandingkan faktor ketidakmampuan bekerja.

5.      Kerentanan

Faktor kerentanan mencerminkan kondisi ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan. Didalamnya mencakup aspek pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam dan musibah dalam produksi, bencana alam dan musibah dalam keluarga.

6.      Sikap dan perilaku

Kebiasaan buruk atau sikap yang cenderung menghambat kemajuan masuk dalam kategori ini. Didalamnya mencakakup kurangnya upaya untuk bekerja, tidak bisa mengatur uang atau boros, masalah ketidakharmonisan keluarga, serta kebiasaan berjudi/mabuk.

Smeru (2001) menyampaikan delapan penyebab dasar kemiskinan, antara lain:

1.      Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.

2.      Keterbatasan bahan dan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.

3.      Adanya kecenderungan kebijakan yang diambil pemerintah bias perkotaan dan bias sektor.

4.      Sistem yang kurang mendukung dan perbedaan kesempatan antar masyarakat.

5.      Perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan sektor ekonomi (tradisional vs moderen).

6.      Produktivitas dan tingkat pembentukan modal yang rendah.

7.      Budaya hidup yang cenderung dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan, dan

8.      Tata kelola pemerintahan yang belum baik

2.3 Penanggualangan Kemiskinan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, posisi pemerintah daerah semakin menguat dan sebaliknya domisi pemerintah pusan semakin berkurang. Dalam Undang-Undang tersebut diberikan penegasan tentang makna otonomi daerah pada pasal 1 ayat (5) : bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewenangan daerah dipertegas lagi dalam pasal 10 ayat (1) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi: politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fisikal nasional serta agama. Dengan demikian selain kelima urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Disisi lain euforia otonomi daerah sering menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat daerah hanya menuntut kewenangan yang menjadi miliknya tanpa menyadari bahwa kewenangan tersebut harus diartikan sebagai membesarnya pula tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh rakyat di daerah untuk menciptakan keadilan, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu disadari bahwa fungsi pemerintah hanya tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat (services), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation) dan pemberdayaan masyarakat (empowering) (kaloh, 2007 : 10)

Pada dasarnya ada hubungan yang sangat siknifikan antara otonomi daerah dengan penanggulanagn kemiskinan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka pemerintah daerah diberi kepercayaan peran yang sangat besar dengan dukungan sumber pendapatan daerah, baik melalui pendapatan asli daerah maupun dan perimbangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah juga memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program atas kebijakan pemerintah daerah. Dalam era otonomi luas ini menuntut jaringan pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan peran yang lebih besar pada pemerintah daerah ini maka peran pemerintah pusat makin bergeser pada hal-hal yang bersifat konsepsional.

Berdasarkan kebijakan nasional telah dikembangkan visi pembangunan bidang kesejahteraan dalam mengatasi kemiskinan yaitu membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, sehat dan mandiri, serta bebas dari kemiskinan dan mampu mengatasi bencana karena sadar siap mengatasinya. Disamping itu juga dikembangkan prioritas pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, yaitu : pertama pengembangan sumber daya masnusia terutama pemberdayaan anak-anak dan wanita, kedua menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan dan mempermudah akses keluarga miskin terhadap kesempatan berusaha, modal dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan, ketiga penanganan bencana dan musibah (kaloh, 2007 : 246)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanatkan tugas dan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisai kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dan kaitkan pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada masyarakat terutama pada masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya sendiri.

Menurut Kaloh (2007:246) program-program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, bukan saja pada proses perencanaan tetapi pada sasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing wilayah tersebut. Hal ini sangat menyempurnakan pendekatan yang selama ini telah dilaksanakan dengan menyeragaman suatu program pembangunan disemua wilayah Indonesia tanpa menghiraukan kondisi-kondisi yang melingkupinya. Dengan adanya model keterpaduan program mengatasi kemiskinan yang lebih spesifik maka nilai tambah dari suatu program akan semakin besar.

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang di susun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004).

Menurut Bappenas (2008) bahwa pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain:

a.       Masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperlihatkan aspek pemerataan.

b.      Kebijakan yang bersifat sentralistik.

c.       Lebih bersifat karikatif dari pada transformatif.

d.      Memposisikan masyarakat sebagai objek daripada subyek.

e.       Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan. Serta

f.       Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu:

a.       Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,

b.      Kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan

c.       Kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Dalam makalah yang di tulis oleh Muhammad Hambali (2008) Beberapa program yang tengah digalakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

a.       Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

-          Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton

-          Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b.      Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

-          Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.

-          Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

-          Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro.

-          Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.

-          Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.

-          Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

-          Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.

-          Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.

-          Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.

-          Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c.       Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

-          Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan

-          Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

-          Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

-          Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d.      Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

-          Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

-          Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);

-          Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

-          Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

e.       Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

-          Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)

-          Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

-          Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

-          Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).

-          Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

(http://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/ : diunduh tanggl 19/3/2013, pukul 11.30 Wita).

Upaya penanggulangan kemiskinan kota Gorontalo berupa Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang diarahkan pada tiga bidang pengembangan yang disebut Tridaya, atau upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat pada tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang fisik dan bidang sosial. Upaya ini pada gilirannya menuju pada pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian berusaha untuk segera keluar dari masalah kompleksitas kemiskinan.

2.4 Kajian Penelitian yang Relavan

Adapun kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Yang Relevan

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Sama’I dkk,2010	Model Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo	Model Pengentasan Kemiskinan	Berdasarkan hasil penelitian model pengentasan kemiskinan di kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa sasaran program adalah penduduk miskin dan KK miskin di lokasi pedesaan maupun perkotaan. Lokasi PNPM mandiri dan Gardu Taskin untuk mengatasi kemiskinan masyarakat pedesaan, PNPM mandiri perkotaan untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan. Hal ini berarti tidak ada tumpang tindih antara program pedesaan dengan program perkotaan. Program untuk pedesaan 56 persen dan program untuk perkotaan 44 persen.
2	Andi Sukamdinata, 2008	Pemetaan Kemiskinan dan strategi Pengentasannya Berbasis Isubtitusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatra Barat	Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya	Pemetaan kemiskinan telah menggambarkan kantong-kantong kemiskinan dalam beberapa kabupaten dan kota yang menjadi lokasi penelitian. Kantong-kantong kemiskinan tersebut berdasarkan tingkat nagari/kelurahan yang terbagi dalam kelompok petani lahan kering, persawahan dan nelayan. Dirumuskan strategi pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokas yang disebutkan berbasis nagari/kelurahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dirumuskan berdasarkan pernyataan penelitian, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang diuraikan dalam bagian ini, yaitu : Pendekatan Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, validitas dan reliabilitas instrumen, analisis data, definisi operasional dan pengukuran perubahan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Pakpahan, et. Al. 1995 (dalam BPPD Kab. Penajaman Paser Utara. 2012) penelitian penanggulangan kemiskinan secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai penelitian memecahkan masalah yang dipikirkan oleh pendekatan multidisiplin dalam upaya menghasilkan pengetahuan lintas disiplin. Penelitian pemecahan masalah ditunjukan untuk menghasilkan preskripsi atas dasar pengetahuan positif dan pengetahuan normatif. Menurut Sama’I dkk (2010) menyarankan penggunaan penelitian tindakan dalam proses penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplorasi dan partisipatif penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo. Penetapan lokasi tersebut dikarenakan Kota Gorontalo sebagai pusat strategis yang dimiliki Provinsi Gorontalo sering menjadi sasaran dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dari kompilasi data pencatatan administrasi atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrument pedoman peninjauan dokumen.

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) dari rumah tangga miskin (pra sejahtera) di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo (berdasarkan BPS Kota Gorontalo). Penentuan sampel/responden dilakukan secara acak sederhana (Sugiyono. 2011)

3.5 Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penetiti dalam mengumpulkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian. Bungin (2005:78) mengemukakan bahwa "kegiatan pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif berupa observasi, wawancara, pemanfaatan dokumen-dokumen serta perekaman dokumen (records). Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data berdasarkan Jenis data yang dikumpulkan, dalam hal ini adalah dari data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, dokumen-dokumen penunjang serta memanfaatkan media intrenet.

3.6 Analisis Data

Analais data yang diganakan dalam penelitian ini adalah analisis kontes (content analysis). Menurut Noeng Muhadjir (dalam Bungin, 2005:84) analisis kontes meliputi obyektifitas, sistematis dan generalisasi" Berdasarkan pendapat ini maka analisis data meliputi kajian data yang obyektifitas sesuai data BPS.

Analisis secara sistematis adalah kegiatan melakukan analisis berdasarkan bentuk pengklasisfikasian data sesuai dengan teknik pengumpulan data. Sedangkan reduksi adalah pengklasifikasian data terhadap permasalahan, dalam penelitian ini yang meliputi analisis kemiskinan.

Data-data yang terkumpul dianalisis sesuai jenis kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah kemudian dilakukakan evaluasi sejauh mana kinerja pelayanan telah memberikan kepuasan kepada rnasyarakat semaksimal mungkin sesuai dengar hasi dengan mengambilan data.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka analisis pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat miskin meliputi:

a.       Analisis pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas/Jamkesta.

b.      Analisis  pelayanan  bantuan  social berupa beras miskin (Raskin) kepada masyarakat miskin.

c.       Analisis pelayanan administrasi berupa administrasi kependudukan, hajatan dan sebagainya kepada masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2005. Draft Ringkasan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Hurairah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Jhingan.2004.http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/57254/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=4 (diunduh tanggal 18/3/2013: 21.16)

Kaloh.2007.http://2frameit.blogspot.com/2012/03/otonomi-daerah-dan-penanggulangan.html (diunduh tanggal 18/3/2013: 22.04)

Marwadi.2004.http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/57254/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=4 (diunduh tanggal 18/3/2013: 21.16)

Muhammad Hambali (2008) (http://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/ (diunduh tanggal 19/3/2013: 11.30)

Pasandaran, E. 1994. Hasil Penelitian Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende dan Timor Tengah Utara. Jakarta: Puslitbangnak.

Sama’I dkk. 2010. Metode Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Jember: FISIP.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sudantoko.2009.http://imiksfisipusu.wordpress.com/2010/08/24/teori-teori-kemiskinan/ (diunduh tanggal 18/3/2013: 16.20)

Sumeru.2001.http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/57254/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=4 (diunduh tanggal 18/3/2013: 21.16)

Supriatna.2010.http://imiksfisipusu.wordpress.com/2010/08/24/teori-teori-kemiskinan/ (diunduh tanggal 18/3/2013: 20.15)

Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan. (diunduh 18 Maret 2013 : 08.35)