PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DI
KOTA GORONTALO
PROVINSI
GORONTALO
Dibuat
Dalam Rangka Seleksis Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas
Di
Susun
Oleh
VEBRIYANTO
ALBAKIR
911
411 164
FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
2013
LEMBAR
PENGESAHAN
1. Judul : Penanggulangan
Kemiskinan di Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo.
2. Identitas :
a.
Nama Lengkap : Vebriyanto Albakir
b.
Jenis Kelamin : Laki-laki
c.
NIM :
911 411 164
d.
Jurusan :
Pendidikan Ekonomi
e.
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
f.
Alamat Rumah : Jln. M. Toyyib Gobel. Desa Tinelo Ayula. Tapa
Gorontalo, Maret
2013
Mengetahui
RINGKASAN
Besar kecilnya
jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbuan di bawah garis kemiskinan
dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Selama tahun
2006-2010, garis kemiskinan naik sebesar 20,62 persen, yaitu dari 160.975
rupiah per kapita per bulan pada tahun 2006 menjadi 238.397 rupiah per bualan
pada tahun 2010.
Pengantasan
kemiskinan di kota Gorontalo diperlukan kajian yang sifatnya komprehensif,
sehingga di dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan
pengembangan model yang sudah ada atau yang sudah di lakukan oleh pemerintah
sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dalam pengembangan model
pengentasan kemiskinan, tetapi juga yang penting adalah bagaimana memberdayakan
potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masyarakat untuk hidup dan
berusaha secara produktif.
Menurut Kaloh
(2007:246) program-program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara
terpadu, bukan saja pada proses perencanaan tetapi pada sasaran yang
disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing wilayah tersebut. Hal ini
sangat menyempurnakan pendekatan yang selama ini telah dilaksanakan dengan
menyeragamkan suatu program pembangunan disemua wilayah Indonesia tanpa
menghiraukan kondisi-kondisi yang melingkupinya. Dengan adanya model
keterpaduan program mengatasi kemiskinan yang lebih spesifik maka nilai tambah
dari suatu program akan semakin besar.
Muhammad Hambali
(2008) menyatakan ada 5 fokus program pemerintah yang harus di lakukan:
1. Menjaga
kestabilan harga kebutuhan pokok.
2. Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
3. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
5. Membangun
dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
SUMMARY
The size of the number of poor people is strongly influenced by the poverty
line, as the population has an average per capita monthly expenditure below the
poverty line were categorized as poor.
During the years 2006-2010, the poverty line rose by 20.62 percent, from
160,975 rupiah per capita per month in 2006 to 238,397 rupiah per hoax in 2010.
Poverty reduction in Gorontalo city required a comprehensive study nature, so
that in solving the problem of poverty is necessary the development of models
that already exist or that have been done by the government so that it can
deliver better results. In developing the model of poverty reduction, but the
important thing is how to empower the potential economic, social and cultural
development of the community to live and try to be productive.
According Kaloh (2007:246) poverty reduction programs should be integrated,
not only in the planning process but the goals that are tailored to the
characteristics of each region. It is so perfected that approach had been
implemented with a uniform developmental program in all parts of Indonesia
regardless of the surrounding conditions. With the integration of the model
programs that address poverty more specifically, the value added of the program
will be even greater.
Muhammad Hambali (2008) states there are 5 focus of government programs
that should be done:
1. Maintain stable prices.
2. Encouraging growth pro-poor.
3. Refine and expand the scope of community-based development programs.
4. Improve access of the poor to basic services.
5. Establish and perfect the system of social protection for the poor.
KATA PENGANTAR
Asalamu’alaikum Warromatullahi
Wabarrokatuh
Selama
tatasurya masih berputar pada porosnya, dan makhluk hidup (masnusia) masih
melangkahkan kaki dibumi sebelum ditandai dengan gundukan tanah, maka tiada
kata yang paling suci dan paling mulia selain ucapan syukur yang tak terhingga
kepada penguasa Langit dan Bumi, Dialah Allah SWT yang senantiasa memberikan
nikmat sehat jasmani dan rohani kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan
makalah ini yang akan di perlombakan dalam Seleksi Mahasiswa Berprestasi
tingkat Fakultas tahun 2013.
Solawat
serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada sang revolusioner sejati,
penegah kebenaran, penunjuk jalan yang lurus dan pemberi kedamaian. Dialah
Murobbi besar kita, kekasih Allah SWT, Mohammad SAW. Yang telah memberikan
petunjuk kepada kita semua ke jalan yang baik dan benar.
Penulis
ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Penanggulangan
Kemiskinan” Insya Allah makalah ini bisa menambah referensi pembaca
terutama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo.
Gorontalo Maret 2013
Penulis
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR................................................................................ .....i
DAFTAR
ISI.................................................................................................. ii
BAB
I
PENDAHULUAN........................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang...................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................. 2
1.3 Tujuan Penelitian.................................................................................. 2
1.4 Manfaat Penelitian................................................................................ 3
BAB
II
KAJIAN
TEORITIS.................................................................................. .... 4
2.1 Kemiskinan.......................................................................................... 4
2.2.Faktor-faktor
Penyebab Kemiskinan................................................... 5
2.3
Penanggulangan Kemiskinan.............................................................. 8
2.4
Kajian Penelitian yang
Relevan........................................................... 14
BAB
III
METODE
PENELITIAN............................................................................. 16
3.1
Pendekatan Penelitian..........................................................................16
3.2
Lokasi
Penelitian................................................................................. 16
3.3
Jenis dan Sumber Data........................................................................ 16
3.4
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel........................... 17
3.5
Pengumpulan
Data.............................................................................. 17
3.6
Analisis Data.................................................................................. 17
DAFTAR
PUSTAKA................................................................................ 19
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Permasalahan
kemiskinan sekarang ini menjadi sebuah tugas besar bagi pemerintah Provinsi
Gorontalo, khususnya pemerintah Kota Gorontalo yang senantiasa menjunjung
tinggi perekonomian masyarakat. Kemiskinan juga merupakan salah satu tolak ukur
sosio ekonomi dalam menilai sebuah keberhasilan pembangunan yang dilakukan
pemerintah disuatu daerah.
Kemiskinan
merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak
untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.
Mengatasi
kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat miskin
untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial budaya, dan politik.
Pemberdayaan politik pada lapisan masyarakat miskin merupakan sesuatu yang
tidak dapat terlelakan apabila pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan sosial dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada
dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena
berbagai hal usaha kelompok ini terpendam dalam struktur politik. Oleh karena itu,
agar dapat lari dari masalah kemiskinan maka pemberdayaan sosial politik sangat
diperlukan sebab masyarakat miskin dapat mampu bersuara dalam struktur sosial
politik tersebut. Semakin tinggi akses politik yang dimiliki oleh lapisan
masyarakat miskin, maka semakin tinggi pula akses ekonomi yang dimiliki, yang
pada akhirnya dapat dirinya masalah kemiskinan yang dihadapi.
Pada
tahun 2011, jumah Keuarga pra Sejahtera di kota Gorontao sebanyak 2.375
keluarga. Sementara itu jumah keluarga Sejahtera sebanyak 42.772 keuarga dengan
komposisi terbanyak berada pada tingkat keluarga sejahtera II.
Besar
kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan,
karena penduduk yang memiiki rata-rata pengeuaran perkapita perbuan di bawah garis kemiskinan
dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Seama
tahun 2006-2010, garis kemiskinan naik sebesar 20,62 persen, yaitu dari 160.975
rupiah per kapita per buan pada tahun 2006 menjadi 238.397 rupiah per bualan
pada tahun 2010.
Pengantasan
kemiskinan di kota Gorontalo diperlukan kajian yang sifatnya komprehensif,
sehingga di dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan
pengembangan model yang sudah ada atau yang sudah di lakukan oleh pemerintah
sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dalam pengembangan model
pengentasan kemiskinan, tetapi juga yang penting adalah bagaimana memberdayakan
potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masyarakat untuk hidup dan
berusaha secara produktif.
Melihat
kondisi diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Kota
Gorontalo dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Kota
Gorontalo ini.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan
later belakan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:
a. Bagaimana
Kondisi Kemiskinan di Kota Gorontalo?
b. Faktor
apa yang menyebabkan Kemiskinan di Kota Gorontalo?
c. Bagaimana
cara menanggulangi maslah kemiskinan di Kota Gorontalo?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun
tujuan penulisan karya tulis ini adalah:
a. Mengetahui
kondisi Kemiskinan di Kota Gorontalo.
b. Mengetahui
faktor penyebab kemiskinan di Kota Gorontalo.
c. Mengetahui
bagaimana cara menanggulangi Kemiskinan.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat
penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat mengetahui kondisi
kemiskinan di Kota Gorontalo dan dapat
mencari solusi menanggulanginya. Diharapkan pembaca dapat membantu pemerintah
agar kemiskinan di Gorontalo dapat segera teratasi.
BAB
II
KAJIAN
TEORITIS
2.1
Kemiskinan
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya menglihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiyah yang sudah mapan.
(id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan : diunduh 18 Maret 2013 : 08.35)
Menurut
Supriatna (2000:196) Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi
bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya di tandai oleh rendahnya
tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dab gizi serta
kesejahteraannya sehingga menunjukan lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan
disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan
terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa
konsekuensi terhadap pendidikan formal yang rendah.
Definisi
kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut,
kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi
masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh
lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk
mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktutal dan kultural merupakan
kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari
suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009 : 43-46)
Kemiskinan
didefinisikan sebagai ketidak mampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara
ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu bentuk kemiskinan tidak
hanya unidemensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabat
(Lubis:2004).
Menurut
Sumarsono (2002) Ada beberapa indikator tentang masyarakat miskin, yaitu :
a. Kerentanan,
ketidak berdayaan, keterisolasian, ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.
b. Tingginya
beban sosial ekonomi masyarakat.
c. Rendahnya
kualitas dan produktivitas SDM.
d. Kemungkinan
merosotnya generasi mendatang.
e. Rendahnya
partisipasi masyarakat.
f. Menurunya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta birokrasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Kemiskinan
adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidak mampuannya untuk
hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus
berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan dirinya, mempersulit
masyarakat secara luas dan dengan sendirinya menghambat pembangunan (Pasandaran
: 1994)
Hendra (1987:43)
mengatakan bahwa kemiskinan adalah adanya ketimpangan dalam pemilikan alat
produksi. Bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, dan lingkungan tertentu dalam
suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok
masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada
posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.
2.2 Faktor-faktor Penyebab
Kemiskinan
Jhingan (2004) Mengemukakan tiga ciri
utama daerah berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling
terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana
dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah
penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola
konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi
tenaga kerja produktif, dan yang ketiga adalah
penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian.
Marwadi (2004) menyebutkan ada enam
kategori yang menyebabkan kemiskinan, antara lain:
1. Ketidakberdayaan
Faktor ketidak berdayaan
merupakan faktor di luar kendali masyarakat miskin, yang mencakup aspek
ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat biaya/harga (baik barang konsumsi,
sarana produksi, maupun harga jual produksi), kebijakan pemerintah, sistem
adat, lilitan hutang, keamanan dan takdir/kodrat. Aspek takdir ini merupakan
bentuk kepasrahan dari masyarakat miskin karena kondisi kemiskinan yang mereka
alami sudah sedemikian rupa sehingga timbullah sikap apatis dan mereka
menganggap bahwa hanya Mukjizat tuhan yang bisa mengubah keadaan.
2. Kekurangan
materi
Yang termasuk dalam
kategori kekurangan materi adalah kepemilikan atau tidak memiliki berbagai
macam aset, seperti rumah, tanah, modal kerja, warisan, serta rendahnya
penghasilan karena upah atau hasil panen yang rendah. Faktor kekurangan materi
merupakan faktor penyebab kemiskinan yang dominan selain faktor
ketidakberdayaan.
3. Keterkucilan
Faktor keterkucilan
terkait dengan hambatan fisik dan nonfisik dalam mengakses kesempatan
meningkatkan kesejahteraan, antara lain lokasi yang terpencil, prasarana
transportasi yang buruk, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses
terhadap kredit, pendidikan, kesehatan, irigasi dan air bersih tidak ada/kurang
memadai.
4. Kelemahan
fisik
Yang termasuk dalam
faktor kelemahan fisik antara lain: kondisi kesehatan, kemampuan kerja, kurang
makan dan gizi, dan masalah sanitasi. Pada umumnya kondisi kesehatan yang buruk
dianggap lebih penting sebagai penyebab kemiskinan dibandingkan faktor
ketidakmampuan bekerja.
5. Kerentanan
Faktor kerentanan mencerminkan
kondisi ketidakstabilan atau guncangan yang dapat menyebabkan turunnya tingkat
kesejahteraan. Didalamnya mencakup aspek pemutusan hubungan kerja (PHK),
pekerjaan tidak tetap, masalah dalam produksi, bencana alam dan musibah dalam
produksi, bencana alam dan musibah dalam keluarga.
6. Sikap
dan perilaku
Kebiasaan buruk atau
sikap yang cenderung menghambat kemajuan masuk dalam kategori ini. Didalamnya
mencakakup kurangnya upaya untuk bekerja, tidak bisa mengatur uang atau boros,
masalah ketidakharmonisan keluarga, serta kebiasaan berjudi/mabuk.
Smeru (2001) menyampaikan delapan
penyebab dasar kemiskinan, antara lain:
1. Kegagalan
kepemilikan terutama tanah dan modal.
2. Keterbatasan
bahan dan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
3. Adanya
kecenderungan kebijakan yang diambil pemerintah bias perkotaan dan bias sektor.
4. Sistem
yang kurang mendukung dan perbedaan kesempatan antar masyarakat.
5. Perbedaan
sumber daya manusia dan perbedaan sektor ekonomi (tradisional vs moderen).
6. Produktivitas
dan tingkat pembentukan modal yang rendah.
7. Budaya
hidup yang cenderung dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola
sumber daya alam dan lingkungan, dan
8. Tata
kelola pemerintahan yang belum baik
2.3 Penanggualangan Kemiskinan
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, posisi pemerintah daerah semakin menguat dan
sebaliknya domisi pemerintah pusan semakin berkurang. Dalam Undang-Undang
tersebut diberikan penegasan tentang makna otonomi daerah pada pasal 1 ayat (5)
: bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengenai kewenangan daerah dipertegas
lagi dalam pasal 10 ayat (1) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh
undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah sebagai mana dimaksud
ayat (1) meliputi: politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi
(peradilan), moneter dan fisikal nasional serta agama. Dengan demikian selain
kelima urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Disisi lain euforia otonomi daerah
sering menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat
daerah hanya menuntut kewenangan yang menjadi miliknya tanpa menyadari bahwa
kewenangan tersebut harus diartikan sebagai membesarnya pula tanggung jawab
pemerintah daerah dan seluruh rakyat di daerah untuk menciptakan keadilan,
demokrasi dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya tingkat kesejahteraan
masyarakat. Hal yang perlu disadari bahwa fungsi pemerintah hanya tiga hal
yaitu pelayanan kepada masyarakat (services), membuat pedoman/arah atau
ketentuan kepada masyarakat (regulation) dan pemberdayaan masyarakat
(empowering) (kaloh, 2007 : 10)
Pada dasarnya ada hubungan yang sangat
siknifikan antara otonomi daerah dengan penanggulanagn kemiskinan. Dengan di
undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka
pemerintah daerah diberi kepercayaan peran yang sangat besar dengan dukungan
sumber pendapatan daerah, baik melalui pendapatan asli daerah maupun dan
perimbangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah juga memberi keleluasaan
pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengevaluasi program atas kebijakan pemerintah daerah. Dalam era otonomi luas
ini menuntut jaringan pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih besar
dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan peran yang lebih besar
pada pemerintah daerah ini maka peran pemerintah pusat makin bergeser pada
hal-hal yang bersifat konsepsional.
Berdasarkan kebijakan nasional telah
dikembangkan visi pembangunan bidang kesejahteraan dalam mengatasi kemiskinan
yaitu membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, sehat dan mandiri, serta
bebas dari kemiskinan dan mampu mengatasi bencana karena sadar siap
mengatasinya. Disamping itu juga dikembangkan prioritas pembangunan dibidang
kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, yaitu : pertama pengembangan sumber daya masnusia terutama pemberdayaan
anak-anak dan wanita, kedua menanggulangi
kemiskinan melalui proses pemberdayaan dan mempermudah akses keluarga miskin terhadap
kesempatan berusaha, modal dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan, ketiga penanganan bencana dan musibah
(kaloh, 2007 : 246)
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
telah diamanatkan tugas dan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah
melalui desentralisai kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dan kaitkan
pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada
masyarakat terutama pada masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya
sendiri.
Menurut Kaloh (2007:246) program-program
penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, bukan saja pada
proses perencanaan tetapi pada sasaran yang disesuaikan dengan karakteristik
dari masing-masing wilayah tersebut. Hal ini sangat menyempurnakan pendekatan yang
selama ini telah dilaksanakan dengan menyeragaman suatu program pembangunan
disemua wilayah Indonesia tanpa menghiraukan kondisi-kondisi yang
melingkupinya. Dengan adanya model keterpaduan program mengatasi kemiskinan
yang lebih spesifik maka nilai tambah dari suatu program akan semakin besar.
Penanggulangan kemiskinan di era otonomi
daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik
dari bentuk lama yang di susun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil
susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau
swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004).
Menurut Bappenas (2008) bahwa pengalaman
penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai
kelemahan, antara lain:
a. Masih
berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperlihatkan aspek pemerataan.
b. Kebijakan
yang bersifat sentralistik.
c. Lebih
bersifat karikatif dari pada transformatif.
d. Memposisikan
masyarakat sebagai objek daripada subyek.
e. Orientasi
penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada
produktivitas yang berkelanjutan. Serta
f. Cara
pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang
ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada.
Kebijakan
penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3
kelompok, yaitu:
a. Kebijakan
yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar
tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,
b. Kebijaksanaan
yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok
sasaran, dan
c. Kebijaksanaan
khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya
khusus.
Dalam makalah yang di tulis oleh
Muhammad Hambali (2008) Beberapa program yang tengah digalakukan oleh
pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah
pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut
meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan
pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga
menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima
membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah
tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit
demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program
tersebut antara lain:
a. Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin
daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan
dengan fokus ini seperti :
-
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1
juta ton
-
Stabilisasi/kepastian harga komoditas
primer
b. Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan
mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas
dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang
berkenaan dengan fokus ini antara lain:
-
Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan
produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
-
Bimbingan teknis/pendampingan dan
pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
-
Pelatihan budaya, motivasi usaha dan
teknis manajeman usaha mikro.
-
Pembinaan sentra-sentra produksi di
daerah terisolir dan tertinggal.
-
Fasilitasi sarana dan prasarana usaha
mikro.
-
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
-
Pengembangan usaha perikanan tangkap
skala kecil.
-
Peningkatan akses informasi dan
pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
-
Percepatan pelaksanaan pendaftaran
tanah.
-
Peningkatan koordinasi penanggulangan
kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan fokus ketiga ini antara lain :
-
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
-
Program Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
-
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus
-
Penyempurnaan dan pemantapan program
pembangunan berbasis masyarakat.
d. Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan
untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus
ini antara lain :
-
Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
-
Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
-
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan
beasiswa berprestasi;
-
Pelayanan kesehatan rujukan bagi
keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
e. Membangun
dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini
bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi
guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah
seperti :
-
Peningkatan kapasitas kelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
-
Pemberdayaan sosial keluarga, fakir
miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya.
-
Bantuan sosial untuk masyarakat rentan,
korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
-
Penyediaan bantuan tunai bagi rumah
tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan
ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia
sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan
sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan
(PKH).
-
Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai
bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
Upaya
penanggulangan kemiskinan kota Gorontalo berupa Kebijakan Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang diarahkan pada tiga bidang
pengembangan yang disebut Tridaya, atau upaya meningkatkan keberdayaan
masyarakat pada tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang fisik dan bidang
sosial. Upaya ini pada gilirannya menuju pada pemberdayaan masyarakat dalam
kemandirian berusaha untuk segera keluar dari masalah kompleksitas kemiskinan.
2.4 Kajian Penelitian yang Relavan
Adapun kajian penelitian yang relevan
dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:
Tabel
2.1
Kajian
Penelitian Yang Relevan
No
|
Nama/Tahun
|
Judul
Penelitian
|
Variabel
Penelitian
|
Kesimpulan
|
1
|
Sama’I dkk,2010
|
Model Pengentasan kemiskinan di
Kabupaten Situbondo
|
Model Pengentasan Kemiskinan
|
Berdasarkan hasil
penelitian model pengentasan kemiskinan di kabupaten Situbondo dapat
disimpulkan bahwa sasaran program adalah penduduk miskin dan KK miskin di
lokasi pedesaan maupun perkotaan. Lokasi PNPM mandiri dan Gardu Taskin untuk
mengatasi kemiskinan masyarakat pedesaan, PNPM mandiri perkotaan untuk
mengatasi kemiskinan di perkotaan. Hal ini berarti tidak ada tumpang tindih
antara program pedesaan dengan program perkotaan. Program untuk pedesaan 56
persen dan program untuk perkotaan 44 persen.
|
2
|
Andi Sukamdinata, 2008
|
Pemetaan Kemiskinan dan strategi
Pengentasannya Berbasis Isubtitusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi
Daerah di Provinsi Sumatra Barat
|
Pemetaan Kemiskinan dan Strategi
Pengentasannya
|
Pemetaan kemiskinan
telah menggambarkan kantong-kantong kemiskinan dalam beberapa kabupaten dan
kota yang menjadi lokasi penelitian. Kantong-kantong kemiskinan tersebut
berdasarkan tingkat nagari/kelurahan yang terbagi dalam kelompok petani lahan
kering, persawahan dan nelayan. Dirumuskan strategi pengentasan kemiskinan
berbasis institusi lokas yang disebutkan berbasis nagari/kelurahan.
|
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode
penelitian dirumuskan berdasarkan pernyataan penelitian, tujuan penelitian dan
tinjauan pustaka. Metode penelitian yang diuraikan dalam bagian ini, yaitu :
Pendekatan Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik
pengambilan sampel, teknik pengambilan data, validitas dan reliabilitas
instrumen, analisis data, definisi operasional dan pengukuran perubahan.
3.1 Pendekatan Penelitian
Menurut Pakpahan, et. Al. 1995 (dalam
BPPD Kab. Penajaman Paser Utara. 2012) penelitian penanggulangan kemiskinan
secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai penelitian memecahkan masalah yang
dipikirkan oleh pendekatan multidisiplin dalam upaya menghasilkan pengetahuan
lintas disiplin. Penelitian pemecahan masalah ditunjukan untuk menghasilkan
preskripsi atas dasar pengetahuan positif dan pengetahuan normatif. Menurut Sama’I
dkk (2010) menyarankan penggunaan penelitian tindakan dalam proses
penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada tujuan penelitian, maka penelitian yang
digunakan yaitu penelitian eksplorasi dan partisipatif penelitian.
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi
Gorontalo Kota Gorontalo. Penetapan lokasi tersebut dikarenakan Kota Gorontalo
sebagai pusat strategis yang dimiliki Provinsi Gorontalo sering menjadi sasaran
dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dari kompilasi data
pencatatan administrasi atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian
penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrument pedoman peninjauan
dokumen.
3.4 Populasi, Sampel dan Teknik
Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh kepala keluarga (KK) dari rumah tangga miskin (pra sejahtera) di Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo (berdasarkan BPS Kota Gorontalo). Penentuan
sampel/responden dilakukan secara acak sederhana (Sugiyono. 2011)
3.5 Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan
data merupakan cara yang dilakukan penetiti dalam mengumpulkan data-data sesuai
dengan tujuan penelitian. Bungin (2005:78) mengemukakan bahwa "kegiatan pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif berupa observasi,
wawancara, pemanfaatan dokumen-dokumen serta perekaman dokumen (records).
Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data berdasarkan Jenis
data yang dikumpulkan, dalam hal ini adalah dari data sekunder yang diperoleh
dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, dokumen-dokumen penunjang serta
memanfaatkan media intrenet.
3.6 Analisis Data
Analais data yang
diganakan dalam penelitian ini adalah analisis kontes (content
analysis). Menurut Noeng
Muhadjir (dalam Bungin, 2005:84) analisis kontes meliputi obyektifitas,
sistematis dan generalisasi" Berdasarkan pendapat ini maka analisis data
meliputi kajian data yang obyektifitas sesuai data BPS.
Analisis secara
sistematis adalah kegiatan melakukan analisis berdasarkan bentuk
pengklasisfikasian data sesuai dengan teknik pengumpulan data. Sedangkan
reduksi adalah pengklasifikasian data terhadap permasalahan, dalam penelitian ini yang meliputi analisis kemiskinan.
Data-data yang
terkumpul dianalisis sesuai jenis kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
pemerintah kemudian dilakukakan evaluasi sejauh mana kinerja pelayanan telah
memberikan kepuasan kepada rnasyarakat semaksimal mungkin sesuai dengar hasi
dengan mengambilan data.
Dalam hubungannya
dengan penelitian ini maka analisis pelayanan aparat pemerintah kepada
masyarakat miskin meliputi:
a.
Analisis pelayanan
kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas/Jamkesta.
b.
Analisis pelayanan
bantuan social berupa beras
miskin (Raskin) kepada masyarakat miskin.
c.
Analisis pelayanan
administrasi berupa administrasi kependudukan, hajatan dan sebagainya kepada
masyarakat miskin.
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas. 2005. Draft Ringkasan Laporan Perkembangan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. Jakarta : Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Hurairah, Abu. 2008.
Pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat. Bandung: Humaniora.
Kaloh.2007.http://2frameit.blogspot.com/2012/03/otonomi-daerah-dan-penanggulangan.html
(diunduh tanggal 18/3/2013: 22.04)
Pasandaran, E. 1994.
Hasil Penelitian Upaya Penanggulangan
Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende dan Timor Tengah Utara. Jakarta:
Puslitbangnak.
Sama’I dkk. 2010. Metode Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten
Situbondo. Jember: FISIP.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D. Bandung: Alfabeta.